Pidana Islam

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis).

Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindakpidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang ). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP). Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict(delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP).

I.2. RUMUSAN MASALAH

1.    Bagaimana Pengertian Hukum Pidana dan Pidana Islam ?

2.    Bagaimana Pelanggaran dan Kejahatan dalam Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam ?

I.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.    Untuk mengetahui bagaimana Pengertian Hukum Pidana dan Pidana Islam.

2.    Untuk mengetahui bagaimana Pelanggaran dan Kejahatan dalam Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1. PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN PIDANA ISLAM.

Pengertian Hukum Pidana

Secara tradisional, defenisi hukum pidana adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.” (Samidjo, 1985: 1). Defenisi lain adalah, “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal  yang tidak dilimpahkan.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Pengrertian Hukum Pidana Islam

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur’an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta’zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Hukum ta’zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinahah  merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi  jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwajinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

 Yang dimaksud denganjinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan meghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam Jinayah (Pidana Islam) dibicarakan Pula  Upaya-upaya prefentif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang toeri-teori tentang hukuman.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha’, perkataan Jinayat berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara’. Meskipun demikian, pada umunya fuqoha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syara’. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha’ yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak temasuk perbuatan yang diancam dengan ta’zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. 

II.2. PELANGGARAN DAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN PIDANA ISLAM.

1. Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana Positif

Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk,  sangat jelek, yang  ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Dalam ketentuan pasal 86 KUHP sebagaI berikut:“Apabila disebut kejahatan pada umumnya atau suatu kejahatan pada khususnya, maka dalam sebutan itu termasuk juga membantu melakukan itu, jika dikecualikan oleh suatu peraturan lain”.

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran di dalam Buku Ketiga. Tetapi tidak penjelasan mengenai apa  yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtsdelictatau delik hukum dan pelanggaran merupakan westdelict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangakan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenai helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.[12] Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukum denda sedangkan Kejahatanadalah mengenai hal-hal besar yang diancam dengan pidana lainnya.

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno,2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentantangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdeliktern”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno,2002:71).Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu (Moeljatno,2002:74) :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.

3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).

4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

5. Dalam hal pembarengan (concursus) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat.

Bentuk-bentuk Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Buku Ke II:

1. Bab - I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. (Pasal 104 KUHP).

2. Bab - II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

3. Bab - III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya

4. Bab - IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan.

Contoh :membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, mengusir ketua atau anggota rapat, dll.

5. Bab - V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

6. Bab - VI Perkelahian Tanding

Dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan., dll.

7. Bab - VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang

Contoh: menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

8. Bab - VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum

Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia.

9. Bab - IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

10. Bab - X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

11. Bab - XI Pemalsuan Meterai dan Merek

12. Bab - XII Pemalsuan Surat

13. Bab - XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan

Contoh: menggelapkan asal-usul orang, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu., dll.

14. Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Contoh; Zina, Pemerkosaan, Video Porno, dll.

15. Bab - XV Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong

16. Bab - XVI Penghinaan

17. Bab - XVII Membuka Rahasia

18. Bab - XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

19. Bab - XIX Kejahatan Terhadap Nyawa

Contoh: Pembunuhan.

20. Bab - XX Penganiayaan

21. Bab - XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan

22. Bab - XXII Pencurian

23. Bab - XXIII Pemerasan dan Pengancaman

24. Bab - XXIV Penggelapan

25. Bab - XXV Perbuatan Curang

26. Bab - XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak

27. Bab - XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang

28. Bab - XXVIII Kejahatan Jabatan

29. Bab - XXIX Kejahatan Pelayaran

30. Bab - XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

31. Bab - XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan

Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku ke- III:

1. Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan.

Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan. Contoh: memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas.

2. Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum

Contoh: Membikin ingar atau riuh pada malam hari, menarik keuntungan dari perbuatan cabul, dll.

3. Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum,dll.

4. Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan Tidak melaporkan pada pejabat Catatan Sipil atau tentang kelahiran dan kematian.

5. Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan

6. Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan Contoh: enyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan dimuka umum., dll.

7. Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan Contoh: membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami., dll.

8. Bab VIII - Pelanggaran Jabatan

9. Bab IX - Pelanggaran Pelayaran Seorang nakoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai di kapalnya kertas-kertas kapal, buku-buku dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang., dll.

2. Kejahatan dana Pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam khazanah hukum positif, hukum menurut isinya dapat dibagi menjadi Hukum Privat (Hukum Sipil) dan Hukum Publik. Hukum Sipil dalam arti luas meliputi Hukum Perdata (Burgelijkrecht) dan Hukum Dagang (Handelsrecht), sedangkan dalam arti sempit meliputi Hukum Perdata saja. Hukum Publik terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional.

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi segi publik dan pada hukum publik ada segi segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan hanyalah bagian bagiannya saja, seperti misalnya; Munakahat, Wirosah, Mu’amalat dalam arti khusus, jinayat atau âl uqubah, al ahkam as sulthoniyyah, siyar, danmukhosamat.

Jarimah (kejahatan) dalam Hukum Pidana Islam (Jinayat) meliputi, jarimah hudud, qishash diyat dan ta’zir.

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta’zir menjadi tiga, yaitu:

1.      Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

2.      Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.

3.      Jarimah ta’zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah ta’zir, prinsip utama uang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta’zir harus sesuai dengan prinsip syar’i.

Dalam Islam, sumber hukum bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, serta dari ijtihad para ulama (ahl ijtihad). Tujuan dari hukum Islam itu adalah kemaslahatan umat. Islam yang memiliki ajaran yang sempurna dan universal juga mengandung ajaran tentang hukum pidana yang dalam hal ini dapat diistilahkan dengan jinayah, atau sebagian Ulama mengistilahkan dengan sebutan jarimah. Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang yang yang dilarang Syara’, baik itu perbuatan atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. Jarimah adalah segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik had ataupun ta’zir.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir secara terperinci kepada bebapa bagian, yaitu:

1. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati. Apabilaqishash dimaafkan maka hukumannya adalah diyat. Apabila diyatnya dimaafkan maka Ulul Amri berhak menjatuhkan ta’zir bila hal ini dipandang lebih maslahat.

2. Jarimah ta’zir yang berhubungan dengan pelukaan.

Menurut Imam Malik, hukuman ta’zir dapat digabungkan dengan qishash dalam jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan ta’zir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, ta’zir juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara’.  Hal ini didasarkan pada penjelasan surat al-Maidah ayat 45 :

Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Ayat ini diindikasikan behwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan tidak seorangpun yang boleh mengganggu hak hidup orang lain, sehingga jika terjadi perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan disuruh membayar ganti rugi.

3. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jarimah macam ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan ta’zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukum had, atau terhadap syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya. Penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta’zir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan muhshan.  Tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada ta’zir, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman ta’zir. Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang dilaarang oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat al_hujurat ayat 11-12 :

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

[1409]  Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

[1410]  panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

4. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta

Jarimah yagn berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jaarimah tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelakuk tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman ta’zir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, perjudian dan lain-lain.

5. Jarimah ta’zir yang  berkaitan dengan kemaslahatan individu

Termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin.

6. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

a.       Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti percobaan kudeta

b.      Suap

c.       Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau tali dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara

d.      Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat

e.       Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan

f.       Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan

g.      Pemalsuan tanda tangan dan stempel

h.      Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Klasifikasi jarimah ta’zir:

Dilihat dari hak yang dilanggar, ta’zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

1.      Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah.

2.      Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan.

Dari segi sifatnya, jarimah ta’zir dibagi menjadi tiga bagian:

1.      Ta’zir atas perbuatan maksiat.

2.      Ta’zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

3.      Ta’zir atas pelanggaran (mukhalafah).

BAB III

PENUTUP

III. 1. KESIMPULAN

Dalam KUHP perbuatan pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah sebaliknya yaitu “wetsdeliktem” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Mengenai perbuatan-perbuatan (delik) telah diatur dalam KUHP beserta sanksi pidananya (pertanggungjawabannya).

Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan westdelict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangakan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenai helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

Dalam Hukum Pidana Positif  yang berlaku di Indonesia, kejahatan dan pelanggaran dibedakan dan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masing-masing dalam buku kedua dan ketiga KUHP. Sementara dalam Hukum Pidana Islam juga dikenal istilah kejahan dan pelanggaran seperti yang dimaksud dengan pelanggaran dalam buku kedua KUHP, semntara dalam Hukum Pidana Islam tidak ada pemisahan atau aturan secara khusus tentang kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Pidana Positif. Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam  disebut dengan Jarimah (Perbuatan Pidana) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pokok pembahasan diatas, yang bentuk perbuatan tidak jauh berbeda dengan Hukum pidana Positif, seperti: Pembunuhan, pencurian, kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan dan lain-lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, Prof., Kaidah-kaidah Fikih. Jakarta: PT. Kencana, 2010.

Gerry Muhammad Rizky, Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Permata Press, 2007.

“Hukum Pidana Islam”, diakses dari http://students.sunan-ampel.ac.id,

“Hukum Pidana”, diakses dari http://catatansipinguin.blogspot.com,

Pipin Syarifin, SH., Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000.

“Hukum Pidana Islam”, diakses dari http://rohmadijawi.wordpress.com,

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Teguh Prasetyo, Prof., Dr., MH., SH., Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Cet. Ke 2.

Wikipedia, “Hukum Pidana”, diakses dari  http://id.wikipedia.org/wiki,